Desa Pungpungan

Hal ini dilakukan dalam rangka untuk sertifikasi Tanah Kas Desa. Merujuk pada Pasal 6 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa Aset desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Kepala Desa Pungpungan, Slamet Hari Hadi menjelaskan, Pemerintah Desa Pungpungan saat ini sedang melakukan Inventarisasi aset Desa.

Sertifikasi Tanah Kas Desa ini sangat penting dilakukan karena Sertifikat TKD merupakan alat bukti atas status kepemilikan hak atas tanah kas desa, dalam hal ini Pemerintah Desa Pungpungan sebagai pemegang hak. Selain itu adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, Memudahkan proses tukar guling atau tukar menukar tanah kas desa dan pembebanan hak atas tanah tersebut, Dapat memperlancar dalam kegiatan pembangunan di desa yang berkaitan pengelolaan atau pemanfaatan tanah kas desa. Dan untuk meminimalisir terjadinya sengketa/kasus tentang pertanahan, lanjutnya.

Turut mendampingi dalam Pengukuran Tanah Kas Desa tersebut yaitu H. Juwarto (Kasun Bilo) dan Ridwan Efendi (Kasun Pungpungan), serta Kepala Pasar Desa Pungpungan Hari Prasetyo.